PUSAT DOKUMENTASI PERJUANGAN RAKYAT GORONTALO

Pusat Dokumentasi Perjuangan Rakyat Gorontalo memuat dokumen antara lain :

1. CD (Compact Disk) Pembentukan Provinsi Gorontalo
2. Foto / Dokumen Pembentukan Provinsi Gorontalo
3. Foto keadaan masyarakat Gorontalo Abad 19 dan 20
4. Tulisan-tulisan yang bernilai sejarah
5. Dokumen 381 hari perjalanan pembentukan Provinsi Gorontalo
6. Buku sejarah Lokal Gorontalo masa penjajahan Belanda dan Jepang
7. Dan lain-lain

Dokumen-dokumen tersebut ditayangkan lewat LCD Projektor

Masyarakat yang berminat mengunjungi Pusat Dokumentasi Perjuangan Rakyat Gorontalo dapat berkunjung pada hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sd 16.00 Wita dengan Alamat : Jl. Mohammad Yamin No 14 Kelurahan Limba B Kota Selatan, Kota Gorontalo (Samping Puskesmas Limba B)

Keagungan Pakaya

KEAGUNGAN PAKAYA *

Oleh : Yosef P. Koton

Mundurnya Pakaya dari Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Gorontalo yang disebabkan presure dari massa AMPG (GP), menunjukkan keagungan seorang Pakaya sebagai pemimpin yang mempunyai jiwa yang besar. Tidak salah julukan yang selama ini disandangnya sebagai Panglima politik. Di saat Gorontalo kekurangan pemimpin yang berani memenuhi “Aspirasi” massa, Pakaya dengan agungnya tampil kedepan memberikan contoh, bahwa jabatan itu kecil, bukanlah segala-galanya bagi dirinya. Masih banyak “jabatan” lainnya yang lebih terhormat untuk dilakoninya sebagai sumbangsihnya bagi kemajuan daerah Gorontalo tercinta.

Keagungan Pakaya ini bagaikan Menara Keagungan yang dibangunnya, Pentadio Resort, Pabrik Tepung Kelapa, Nata De Coco, Mall, Kebun Binatang. Pembangunan yang tak mudah dilupakan orang, berkat sumbangsih Pakaya untuk mengangkat harkat dan martabat daerah dan juga masyarakat. Pakaya adalah orang yang realistis di dalam membangun daerah. Bukankah pengalaman pembangunan sebelum ini menunjukkan bahwa anggaran yang langsung ke tingkat masyarakat bawah tidak dapat membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat ditingkat bawah tersebut ? Banyak contohnya seperti Kredit Usaha Tani (KUT) dan program semacam itu dengan anggaran milyaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, tetapi siapakah yang paling diuntungkan? Bukankah pengurus dan pelaksana? Sehingga sampai dengan hari ini mereka berurusan dengan aparat penegak hukum? Dan masih banyak lagi contoh-contoh program dengan anggaran milyaran tetapi hasilnya tidak ada bekas-bekasnya atau tanda-tandanya? Seperti penghijauan, pohon yang ditanam sampai dengan hari ini tidak tumbuh-tumbuh.. Pembangunan tanggul, ketika banjir hanyut dibawah air. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.

Penataan dan pencerahan Kota Limboto, yang sebelumnya dikatakan sebagai kota yang tertidur sehingga menjadi kota terbangun, terpoles dan menjadi cantik, indah menawan, dimana para tamu dari luar daerah yang pertama kali datang ke Gorontalo terkagum-kagum dan bertanya-tanya apakah sudah disini pusat kotanya? Merupakan upaya briliant Pakaya agar anggaran pembangunan dapat dirasakan dan dapat dinikmati oleh semua orang serta dapat memajukan daerah. Kesan kasat mata orang melihat kemajuan suatu daerah adalah dari fisik bangunannya dulu. Apabila pertama kali dia melihat bangunan yang megah, indah menarik, maka timbul dalam benaknya bahwa daerah ini maju dan tidak terbelakang dibanding dengan daerah lainnya. Hal-hal inilah yang menonjol sebagai keberhasilan Pakaya dalam upayanya membangun daerah Kabupaten Gorontalo dan kita selayaknya berterima kasih kepadanya atas jasa-jasanya tersebut.

Kalau mengkaji lebih kedalam lagi program yang dilakukan Pakaya sebenarnya sangat sinergis dengan program Pemerintah Provinsi. Ternyata luas lahan dan produksi jagung serta hasil perikanan lebih banyak dihasilkan dari Kabupaten Gorontalo, tetapi hal ini tidak terkomunikasi dan tersosialisasi dengan baik ke tingkat Provinsi. Apakah hal ini disengaja atau tidak oleh pembantu-pembantu Pakaya agar terjadi “bentrok” antar Pakaya dengan Gubernur? Sungguh disesalkan, ternyata terobosan program yang sangat bagus dari pakaya tidak didukung secara maksimal oleh pembantu-pembantunya. Ataukah mungkin kualitas SDM pembantu Pakaya rendah? Ataukah ada hal yang lain? Perlu dilakukan kajian untuk itu.

Sebetulnya upaya pembangunan yang dilakukan Pakaya pada prinsipnya hampir mirip dengan yang dilakukan Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo tetapi bedanya, pendekatan, komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pembantu-pembantu kedua pemimpin di kedua daerah tersebut sangatlah komunikatif dan bersahabat serta menyadari perlunya dukungan Pemerintah Provinsi untuk menyukseskan program-program yang dilaksanakannya.

Program terobosan Pakaya lainnya yang sebenarnya sejalan dengan program peningkatan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Provinsi adalah pembebasan siswa dari pembayaran SPP, ini merupakan suatu kebijakan yang jitu dan tepat dilihat dari sisi penggunaan anggaran yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan bukan oleh sebagian kelompok masyarakat “aktifis” tertentu yang berlindung dibalik kemiskinan dan ketakberdayaan para petani dan nelayan. Walaupun program ini dikritisi tidak efektif. Bukankah hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Jembrana di Provinsi Bali ?

Sejatinya terdapat beberapa program yang dilakukan Pakaya yang agak berbeda dengan daerah lainnya dan merupakan satu terobosan dan lompatan-lompatan didalam memajukan daerah dan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Lompatannya sebenarnya akan semakin jauh lagi seandainya terjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi, sehingga Gubernur akan meneruskannya ke Pemerintah Pusat untuk memperbanyak lagi anggaran yang dikucurkan kedaerah ini.

Akhirnya, daerah ini masih membutuhkan ide-ide segar dari Pakaya untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tetapi berhasilkah Pakaya meyakinkan masyarakat untuk memilihnya kembali menjadi pemimpin di Kabupaten Gorontalo? Kita tunggu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya dalam waktu 3 bulan kedepan, pada bulan Juni 2005.

Kapankah Masyarakat Miskin Merdeka?

KAPANKAH MASYARAKAT MISKIN

DI PROVINSI GORONTALO MERDEKA ?*

Oleh : Yosef P. Koton

Mendengar dan merasakan langsung kata merdeka, siapa saja orangnya akan merasa bergembira, rileks dan bahagia. Misalkan saja seorang PNS begitu melihat jam di HP nya menunjukkan pukul 16.15 dia akan berkata habis kontrak, merdeka dari urusan pekerjaan kantor, pulang ke rumah menemui isteri/suami dan anak-anaknya. Contoh yang lebih konkrit lagi tentang kata merdeka ini adalah seorang yang barusan dibebaskan dari penjara. Dia akan menikmati betul-betul kemerdekaannya tersebut sebagai sebuah anugerah yang tak ternilai harganya setelah sekian lamanya dia tak bebas menikmati hidupnya di penjara.

Dalam sejarah Gorontalo, merdeka ini sudah dirasakan, dialami sebanyak 3 kali. Merdeka yang pertama dirasakan pada 23 Januari 1942 pada saat masih dalam penjajahan Belanda, merdeka yang kedua pada 17 Agustus 1945 saat kemerdekaan Indonesia yang sekarang ini sementara dirayakan dan merdeka yang ketiga pada tanggal 16 Pebruari 2001 saat lepas dari Propinsi Sulawesi Utara menjadi sebuah Provinsi baru di Indonesia. Dari segi umur, merdeka yang dirasakan, dialami masyarakat Gorontalo sudah berumur 64 tahun. Kalau umur manusia ini berarti sudah termasuk tua (manula). Orang Gorontalo yang hidup dan merasakan merdeka yang pertama pada 23 Januari 1942 mungkin saat ini tidak ada lagi. Demikian pula orang Gorontalo yang merasakan merdeka yang kedua pada 17 Agustus 1945 juga mungkin sudah tidak ada lagi. Orang Gorontalo yang hidup sekarang adalah turunan yang pertama, kedua bahkan mungkin yang ketiga dan keempat dari generasi terdahulu yang merasakan merdeka pertama dan kedua. Generasi yang sekarang ini berhasil mengulangi sejarah dari generasi terdahulu, yang sudah tidak ada tersebut dengan kembali memerdekan diri sebagai sebuah Provinsi baru.

Dengan tiga kali merasakan, mengalami langsung merdeka ini yang menjadi pertanyaan apakah seluruh masyarakat Gorontalo sudah merasakan, menikmati buah, hasil kemerdekaan tersebut? Yang dengan susah payah telah diperjuangkan oleh generasi terdahulu, yang sudah tidak ada tersebut? Ternyata jawabannya belum seluruh masyarakat merasakan merdeka karena sebagian masyarakat Gorontalo masih terbelenggu dengan kemiskinan yang dideritanya.

Pada saat Gorontalo dimerdekakan dari Propinsi Sulawesi Utara oleh para pejuang Provinsi pada tanggal 16 Pebruari 2001, masyarakat Gorontalo yang miskin masih sebanyak 72 % menurut data BKKBN, setelah 5 tahun kemudian Provinsi Gorontalo berjalan pada tahun 2006 ini sudah semestinya BKKBN kembali mengeluarkan data, apakah yang miskin masih sebanyak itu atau sudah menurun ?

Dengan indikator yang berbeda dengan BKKBN, data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2001, masyarakat Gorontalo yang miskin sebanyak 29,74 % atau sebanyak 253.000 orang dan 5 tahun setelah itu tahun 2005, menurut BPS masyarakat Gorontalo yang miskin menurun menjadi 29,68 % atau sebanyak 282.272 orang. Inilah warga masyarakat Gorontalo yang dikatakan belum merdeka yang sangat mengharapkan adanya pejuang-pejuang kemiskinan untuk memerdekakan mereka dari kemiskinan yang membelunggu dan menjerat mereka.

Dari evaluasi yang terukur sejak Provinsi Gorontalo terbentuk 5 tahun yang lalu dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan ternyata hanya dapat menurunkan orang miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 0,06 %, sedangkan dari jumlah orang miskin malahan bertambah sebanyak 29.272 orang. Pertambahan ini akibat total jumlah penduduk yang juga ikut bertambah. Padahal melihat total anggaran yang dikucurkan ke Provinsi Gorontalo baik dari APBN dan APBD selama 5 tahun yang lalu sejak dari tahun 2001 sampai dengan 2006 ini sudah sebesar Rp 8,13 Trilyun atau rata-rata setiap tahun sebesar Rp 1,355 Trilyun atau setiap bulan rata-rata sebesar Rp 113,72 Milyar. Jadi dengan anggaran sebesar itu ke Provinsi Gorontalo hanya dapat memerdekakan, menurunkan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 0,06 % selama 5 tahun dengan jumlah masyarakat miskin malahan bertambah sebanyak 29.272 orang selama 5 tahun sehingga menjadi sebanyak 282.272 orang.

Dari kenaikan jumlah masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo selama 5 tahun terakhir menunjukkan ketidak efektifan dan ketidak efisienan anggaran dan program dalam memerdekakan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. Bukan hanya pada tataran pemerintah Provinsi Gorontalo tetapi juga pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal salah satu indikator yang turut diperhitungkan Pemerintah pusat untuk mengucurkan besarnya anggaran ke suatu daerah adalah dalam rangka memerdekakan masyarakat miskin dari kemiskinan yang dideritanya.

Banyak program disertai dengan anggaran yang besar yang ditunjukkan untuk memerdekakan masyarakat miskin. Misalnya dari program pemerintah pusat seperti; PKPS-BBM bidang pendidikan, kesehatan, PU, perhubungan dan bantuan sosial dan lain-lain, juga dari program daerah seperti Mahyani dan bantuan sosial lainnya. Tetapi ternyata program dan anggaran selama 5 tahun ini tidak dapat menurunkan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo.

Mengapa program pusat dan daerah ini tidak dapat memerdekakan masyarakat miskin dari kemiskinan yang dideritanya ? Sebab program-program tersebut tidak mengena, tepat pada sasaran dan targetnya yaitu masyarakat miskin. Tetapi yang menikmatinya adalah bukan masyarakat miskin itu sendiri. Misalnya beras miskin, karena masyarakat miskin tidak memiliki uang untuk menebus beras tersebut maka kuponnya dijual kepada orang yang bukan miskin. Demikian pula dengan program lainnya untuk masyarakat miskin dibidang pendidikan, kesehatan, PU, Sosial, BLT dan lain-lainnya tidak tepat mengena pada sasaran karena banyak masyarakat yang tidak termasuk kelompok masyarakat miskin mengaku-ngaku, menyatakan dirinya miskin.

Oleh karena itu pada grand strategi yang kedua pembangunan Provinsi Gorontalo 5 tahun yang kedua perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap program-program yang dilakukan yang lebih ditujukkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan target dan sasarannya terukur. Misalkan dalam 5 tahun yang akan datang ditargetkan 100.000 orang masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo dimerdekakan, dientaskan dari kemiskinan. Sehingga setiap tahun masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo berkurang 20.000 orang. Oleh karena itu untuk mencapai target 20.000 orang setiap tahun tersebut dibuatkan program yang jelas dengan target atau sasaran yang juga jelas.

Dalam memerdekan masyarakat dari kemiskinan kata kuncinya adalah dengan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dengan mereka bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak maka dengan sendirinya mereka akan merdeka dari jeratan kemiskinan yang dialaminya. Persoalannya masyarakat miskin ini juga berpendidikan yang rendah. Oleh karena itu pekerjaan yang sesuai untuk mereka adalah pekerjaan yang lebih mengandalkan otot yang tidak memerlukan ketrampilan khusus. Lebih baik lagi kalau pekerjaan yang dilakukannya adalah usahanya secara mandiri yang kemudian dikaji apa yang menghambat sehingga tidak berkembang dan setelah itu dibantu sehingga usaha yang dilakukan masyarakat miskin menjadi maju.

Upah minimum regional (UMR) sudah selayaknya dinaikan sehingga pekerja menerima imbalan yang layak. Dengan demikian para pekerja tidak akan menambah jumlah masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. Kenaikan UMR ini merupakan kontribusi dari para pengusaha/kontraktor didalam memerangi kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Sudah selayaknya dibuat peraturan bahwa keuntungan perusahaan jangan terlalu berbeda jauh dengan upah para pekerja.

Apabila dalam pembangunan Provinsi Gorontalo tahap kedua, 5 tahun yang akan datang (tahun 2007 – 2012) difokuskan pada memerdekakan, mengentaskan masyarakat miskin sebanyak 100.000 orang, maka berarti masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo seluruhnya akan merdeka pada pembangunan Provinsi Gorontalo tahap keempat yaitu pada 15 tahun yang akan datang yaitu tahun 2022. Pada tahun inilah barulah seluruh masyarakat Gorontalo benar-benar menikmati hasil perjuangan pejuang-pejuang pembentuk Provinsi Gorontalo. Kecepatan memerdekakan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo tergantung dari kegigihan para pejuang pembebas kemiskinan di bumi lo hundlalo.

Sungguh ironis, bermilyar-milyar anggaran untuk memerdekakan orang miskin, tetapi kenyataannya jumlah masyarakat miskin tidak berkurang malahan bertambah. Bukannya masyarakat miskin yang membangun rumah baru, membeli mobil baru tetapi hanya masyarakat yang bukan miskin. Atiolo posabari mola ju, bu duai mola timongoliyo salamati dunia wau akherati.

Matoduwolo Penjabat Gubernur

MATO DUWOLO PENJABAT GUBERNUR

LO HULONDHALO

Oleh : Yosef P. Koton

Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi termuda di Indonesia lahir dengan telah ditandatanganinya Undang-undang oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Implementasi awal Undang-undang ini adalah penunjukan penjabat Gubernur oleh Presiden. Karena penunjukan Penjabat Gubernur merupakan hak pregroratif Presiden, maka tak menjadi penting untuk berlama-lama membahas dan mempersoalkannya. Hanya membuang buang energi yang masih sangat dibutuhkan dalam pengisian pelaksanaan pembangunan Provinsi nantinya. Perdebatan berlama-lama mengenai siapa yang pantas menjadi Penjabat Gubernur hanya memberi ruang untuk masuknya provakator yang akan memporak-porandakan dan mengahambat laju percepatan pembangunan yang menjadi cita-cita awal pembentukan Provinsi Gorontalo.

Siapapun yang ditunjuk menjadi penjabat Gubernur, marilah dengan lapang dada diterima. Fokus utama yang perlu disoroti dan diwacanakan adalah tidak perlu terlalu lama penjabat tersebut manjabat. Karena tugas utama Penjabat Gubernur adalah mempersiapkan pembentukan DPRD I dan terlaksananya pemilihan Gubernur definitif oleh DPRD I. Selanjutnya mengingat ketentuan siapa yang menjadi anggota DPRD I sudah ditetapkan Undang-undang maka pembentukan tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu setelah DPRD I terbentuk maka segera mengagendakan pemilihan Gubernur definitif.

Tantangan berikutnya setelah Gubernur definitif terpilih adalah bagaimana agar Provinsi termuda ini dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Disinilah perlunya pemikiran-pemikiran yang jenius dari putera-putera terbaik Gorontalo. Terobasan-terobosan dan inovasi baru sangat diperlukan agar Provinsi ini dapat mandiri. Perhatian yang utama adalah mengefektifkan dan mengefisienkan agar PAD yang sudah berjalan sekarang ini agar meningkat dengan melakukan pengkajian-pengkajian, studi banding ke Provinsi lainnya dan sebagainya. Disamping itu pula potensi sumberdaya alam dan manusia yang belum dikelola yang dapat menaikan PAD secara drastis harus segera dilakukan. Dengan demikian diperlukan promosi dan pendekatan kepada investor yang bukan hanya berorientasi profit tetapi mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di daerah Duo Limo Lo Pohalaa.

Mengingat hal tersebut di atas maka Gubernur definitif nantinya harus proaktif didalam memajukan dan memandirikan Provinsi termuda ini. Dengan demikian maka salah satu kriteria yang harus dimiliki Gubernur definitif adalah dapat mendatangkan investor ode Hulondhalo. Dari nama-nama Gubernur yang diusulkan masyarakat dimedia ini yang menarik yang diharapkan menjadi Gubernur adalah Fanny Habibie, adik mantan Presiden Habibie. Figur ini memiliki jaringan Nasional dan Internasional sehingga memudahkan didalam mendatangkan investor ode Hulandhalo. Salah satu kriteria seorang pemimpin di era otonomi daerah saat sekarang ini adalah disamping mempunyai kemampuan juga harus mempunyai jaringan kerja yang luas baik horisontal maupun vertikal.

Dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan pemerintah pusat sebesar Rp. 362 Milyar ditambah dengan bantuan dari Pemerintah Sulut sebesar Rp 45 Milyar. Apakah yang akan diperbuat oleh Penjabat Gubernur terhadap anggaran tersebut ? Sebelum terbentuk DPRD I pengeluaran anggaran oleh Penjabat Gubernur harus disosialisasikan lebih dahulu sehingga mendapatkan persetujuan organisasi masyarakat, organisasi politik, LSM dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan pelaksanaannya harus dengan transparan sehingga pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan mudah. Apabila telah terbentuk DPRD I maka Penjabat Gubernur dengan persetujuan DPRD I menyusun APBD I yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Gorontalo sesuai dengan potensinya serta mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah sesuai mekanisme pasar.

Agar tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran DAU ini dapat dicapai, maka diperlukan kepedulian dan konsistensi aparat secara sungguh-sungguh dalam menentukan tujuan dan target yang jelas, menyiapkan ukuran atau indikator kinerja dan penguasaan dalam menghitung beban kerja dan harga satuan dari setiap kegiatan baik belanja rutin meliputi; Administrasi umum antara lain seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum daerah serta belanja pembangunan. Sehingga dengan demikian dapat dihindari pemborosan DAU yang telah dianggarkan pemerintah pusat dan propvinsi.

Disamping anggaran DAU yang telah disebutkan di atas maka perlu dipikirkan dan dikaji lebih mendalam adalah pengadaan Dana Abadi Provinsi Gorontalo. Sebagai contoh dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Gorontalo sebanyak +_ 800.000 jiwa. Apabila setiap rumah tangga memiliki anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa, maka jumlah rumah tangga keseluruhan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak +_ 200.000 rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga berpartisipasi sebesar Rp 10.000,- dengan catatan rumah tangga pra sejahtera ditanggulangi/dibayarkan rumah tangga sejahtera, maka dana yang akan terkumpul sebanyak Rp 2 Milyar. Apabila Bung Nelson Pomalingo beserta Presnas misalnya bersedia membantu menghimbau keluarga dan pengusaha Gorontalo di luar daerah dan partisipan lainnya. Maka dengan usaha yang keras maka lama kelamaan Dana Abadi Provinsi Gorontalo yang akan terkumpul sebanyak +_ 10 Milyar.Kemudian Dana ini didepositokan, dengan suku bunga saat sekarang ini 12,5 % pertahun. Maka bunga yang diperoleh setahun sebesar Rp 1,25 Milyar. Bunga dari deposito Dana Abadi Provinsi ini setiap tahun diinvestasikan pada usaha-usaha produktif sehingga dapat menampung tenaga kerja dan menaikan PAD Provinsi Gorontalo secara nyata. Dana Abadi ini diinvestasikan di ketiga daerah secara bergantian setiap tahun, di Boalemo, Kabupaten dan Kota Gorontalo. Lebih lanjut pengelolaan dan pengawasan Investasi Dana Abadi ini melibatkan unsur pemerintah ketiga daerah, DPRD, Organisasi masyarakat dan LSM.

Dana Abadi di atas hanya merupakan sebuah contoh tentang bagaimana upaya memandirikan provinsi tercinta ini. Mungkin ada upaya-upaya lain yang seidentik dengan itu atau ada upaya lainnya yang lebih brilliant dari itu. Marilah merenung dan memikirkan pemecahan masalahnya dengan tenang, aman dan damai demi percepatan pembangunan di Provinsi yang dengan bersusah payah telah diperjuangkan. Semoga Penjabat Gubernur datang dengan ide-ide cemerlang dan memiliki konsep yang jelas serta menyusunnya dalam paket program yang realistis sebagai langkah awal memajukan Provinsi termuda ini. Walaupun menjabat dalam waktu yang tidak begitu lama. Mato duwolo Penjabat Gubernur lo Hulondhalo mo dulohupa wau mo huyula wolo rakyati mopolayio pembangunan to Hulondhalo

Selamat Jalan Pak Tursandi

SELAMAT JALAN PAK TURSANDI

Oleh : Yosef P. Koton

Sehari sebelum dilantiknya Penjabat Gubernur Tursandi Alwi, tanggal 15 Pebruari 2001 tulisan opini penulis berjudul Matoduwolo Penjabat Gubernur Gorontalo dimuat di Harian Gorontalo. Berdasarkan tulisan opini tersebut, maka penulis merasa terbebani untuk menulis lagi sebagai ucapan perpisahan dengan Gubernur pertama Gorontalo, walapun didepan kata Gubernur ditambahkan kata penjabat tetapi substansinya beda-beda tipis dengan Gubernur definitif.

Setelah dilantik, Pak Tursandi ke Gorontalo yang bersamaan dengan itu pula Gorontalo sedang dilanda musibah banjir, sehingga nama Tursandi diplesetkan menjadi Torsandung aer. Kata orang-orang tua saat itu hal ini menandakan Tursandi yang akan menjadi Khalifah di Gorontalo ini bertangan dingin. Kata Orang-orang tua di Gorontalo ini, kelak setelah tugas Tursandi berakhir memang benar-benar terbukti.

Tursandi yang bertangan dingin telah berhasil melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya tanpa menimbulkan gejolak-gejolak dan penentangan yang berarti dari masyarakat. Tursandi tanpa neko-neko berhasil menyelesaikan tugasnya sesuai aturan dan norma-norma standar yang sudah ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan karena Tursandi dapat mengendalikan dirinya yang mungkin bagi pemimpin lainnya agak susah untuk dilakukan yaitu interest pribadi, golongan tertentu dan berdiri ditengah-tengah tanpa ada pemihakan. Dengan demikian Tursandi telah membuktikan bahwa dirinya benar-benar sebagai fasilitator yang ulung.

Keberhasilan dan tugas-tugas Tursandi yang dapat diselesaikan dengan baik untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo dalam waktu yang singkat antara lainnya yang dapat disebutkan adalah tertatanya dan berfungsinya perangkat pemerintah daerah, terbentuknya DPRD Provinsi Gorontalo, tersusun dan terlaksananya APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2001, terbentuknya lambang Provinsi Gorontalo, tersusunnya draft Pola Dasar Pembangunan Provinsi Gorontalo, tersosialisasinya keberadaan Provinsi Gorontalo dengan tersusunnya Profil Provinsi Gorontalo, potensi dan peluang investasinya yang dinilai sebagai presentase terbaik pada acara Governor’s Forum, Agro dan Expo 2001 di Jakarta sehingga dimintakan untuk dikirimkan ke seluruh Provinsi di Indonesia, berfungsinya penggunaan transportasi Udara dengan Merpati dan Bouraq, berfungsinya penggunaan transpotasi laut dengan kapal peti kemas serta terpilihnya Gubernur definitif yang pertama.

Keberhasilan Tursandi ini dicapai tidak semudah membalik telapak tangan tetapi melalui proses perjuangan dan kerja yang keras. Bandingkan dengan Provinsi terbaru lainnya; Bangka Belitung, Banten dan Maluku Utara. Keberhasilan Tursandi juga karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat Gorontalo yang terkenal sebagai masyarakat yang beradat dengan prinsip; Adat bersedi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah, masyarakatnya yang taat dan menurut kepada Khalifah yang memimpinnya. Keberhasilan Tursandi ini disamping dukungan dari masyarakat juga karena faktor Tursandi sendiri yang mempunyai jaringan kerja dan hubungan yang luas di Jakarta. Selain itu pula informasi dari Jakarta dengan cepat disampaikan ke Gorontalo.

Tursandi telah berhasil mengantarkan Provinsi terbungsu ini pada gerbang pemerintahan yang definitif, meletakan pondasi yang kokoh yang standar dalam waktu yang singkat untuk dilanjutkan oleh pemerintahan yang definitif. Tursandi merupakan rahmat yang patut disyukuri keberadaannya untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Nama Tursandi telah tercatat dalam sejarah Provinsi Gorontalo yang akan selalu dikenang dan tak akan pernah terlupakan oleh masyarakat Gorontalo. Nama Tursandi akan semakin tersanjung bila kelak dikemudian hari cita-cita awal pembentukan Provinsi Gorontalo ini terwujud dengan sukses. Oleh karenanya bantuan dan dukungan Pak Tursandi dari Jakarta masih sangat dibutuhkan walaupun tidak menjabat lagi sebagai Gubernur.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita awal pembentukan Provinsi Gorontalo perjalanannya yang harus dilewati masih sangat panjang. Karena jalan yang akan ditempuh belum pernah dilewati sebelumnya maka jalan yang ditemui tidak seperti apa yang dibayangkan sebelumnya; lurus, berliku-liku, mendaki, menurun, licin, berlubang-lubang, berbatu-batu, berlumpur, disebelah kiri jalan ada gunung, disebelah kanan ada jurang. Yang kesemuanya itu merupakan hambatan, rintangan dan tantangan yang harus ditempuh dan dilewati sehingga selamat sampai ke tujuan mencapai cita-cita yang mulia pembentukan Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu semangat, kemampuan, kinerja dan profil seperti Tursandi kedepan masih sangat dibutuhkan untuk memimpin Provinsi Gorontalo sehingga dengan segera dapat mencapai Gorontalo yang maju dan mandiri.

Terima kasih Pak Tursandi, selamat jalan, doa kami bersamamu, berkah dan sukses menyertaimu.

Matoduwolo Gubernur Definitif

Dengan terpilihnya Ir. Fadel Muhammad sebagai Gubernur yang kedua atau Gubernur definitif yang pertama di Provinsi Gorontalo, maka Provinsi Gorontalo terbungsu ini memasuki era baru dalam langkah pastinya mewujudkan cita-cita awal pembentukan Provinsi ini. Harapan untuk meraih kemajuan dan kesuksesan lima tahun ke depan diletakan di pundak Pak Fadel Muhammad dan Pak Gusnar Ismail. Keduanya berlatar belakang sarjana teknis, yang satunya alumnus sarjana Teknik ITB dari Pulau Jawa dikenal sebagai pengusaha dan yang satunya alumnus sarjana pertanian UNSRAT Manado dikenal sebagi Birokrat. Dilihat dari latar belakang kesarjanaan, pekerjaan, tempat tinggal sebelumnya yang dihubungkan dengan usia keduanya yang relatif muda, energik dan kebutuhan daerah maka pasangan ini secara kasat mata sungguh sangat padu dan serasi.

Masalah kepailitan dan kurang berkontribusinya Pak Fadel pada saat perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo janganlah menjadi hambatan untuk mendukung Gubernur definitif yang pertama ini. Masih banyak nilai positif lainnya yang dimiliki Pak Fadel yang dapat mensukseskan kepemimpinanya lima tahun kedepan. Antara lainnya yang dapat disebutkan adalah kedekatannya dengan Ketua DPR RI, Ir. Akbar Tanjung dan Menko Kesejahteraan Rakyat, Yusuf Kalla dan pengusaha sukses lainnya. Kepailitan dan kurang berkontribusinya pada saat perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo kiranya menjadi cambuk bagi Pak Fadel untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengabdiannya untuk mencapai hasil yang terbaik bagi Provinsi terbungsu ini.

Pengembangan dan perluasan landasan lapangan udara Jalaluddin, peningkatan pembangunan pelabuhan Anggrek dan pelabuhan Kota Gorontalo, pembangunan pelabuhan Peti Kemas, pembangunan waduk Dumbaya Bulan dan pengubahan status IKIP Gorontalo menjadi Universitas merupakan kebutuhan dasar yang sudah diidentifikasi Pak Fadel dengan tepat untuk segera direalisasikan pada tahun-tahun awal kepemimpinannya.

Program peningkatan dan pengembangan pertanian dimana terdapat lahan kering seluas 312.138,81 Ha (73 %) yang belum dimanfaatkan, disamping itu sebanyak 57 % penduduk Provinsi Gorontalo bermata pencaharian pertanian sangat efektif untuk diberdayakan dalam rangka peningkatan PDRB, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah. Demikian pula dengan program peningkatan dan pengembangan perikanan dimana potensi produksi yang belum dimanfaatkan sebanyak 75,95 %. Peningkatan dan pengembangan kedua sektor pembangunan ini sangat berpengaruh nyata bagi kemajuan dan kemandirian Provinsi Gorontalo kedepan dan Pak Fadel sudah berkomitmen untuk memprioritaskannya.

Matoduwolo, selamat bekerja, semoga sukses.

PR Gubernur 2006-2011

6 HAL AKTUAL MENJADI PR GUBERNUR GORONTALO 2006 - 2011

Oleh : Ir. Yosef P. Koton,M.Si

Pada minggu kedua bulan Nopember 2006 ini, masyarakat di Provinsi Gorontalo kembali akan mendengarkan kampanye berupa penyampaian visi dan misi calon Gubernur Gorontalo masa jabatan 5 tahun kedepan 2006 – 2011. Sebagai bahan perenungan sejenak, masih ingatkah masyararakat bahwa pada tahun yang lalu 2005 kampanye yang sama pernah disampaikan oleh ke 3 Bupati; Gorontalo, Pohuwato dan Bone Bolango berupa visi dan misinya untuk memajukan daerahnya apabila terpilih kelak ? Apakah setelah 1 tahun kepemimpinannya ke 3 Bupati tersebut masih konsisten dengan apa yang disampaikannya pada masa kampanye 1 tahun yang lalu tersebut ? Apakah hal-hal yang sudah dikampanyekan para Bupati tersebut sudah dimasukan dalam RPJMD di ketiga Kabupaten tersebut, sehingga dengan transparan masyarakat dapat menilainya ?

Khusus untuk Bupati Gorontalo penulis masih ingat dalam kampanyenya menyampaikan dengan indikator yang dapat diukur akan menaikan harga jagung yang pada tahun 2005 harganya Rp 800,- / Kg menjadi Rp 1200,- / Kg. Dan hanya dalam 1 tahun kepemimpinannya Bupati Gorontalo berhasil merealisasikan apa yang sudah dikampanyekan 1 tahun yang lalu tersebut karena saat ini tahun 2006 harga jagung sudah mencapai Rp 1200,- / Kg, malahan ada yang sudah menginformasikan saat ini harga jagung sudah mencapai Rp 1700,- /Kg. Harga jagung ini agar terus dipertahankan untuk 4 tahun kedepan dan kalau memungkinkan harganya ditingkatkan lagi sehingga akan berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan petani jagung Untuk indikator terukur lainnya yang menjadi bahan kampanye Bupati Gorontalo penulis tidak mempunyai datanya sehingga tidak bisa menilainya. Kalau seandainya pada saat kampanye Bupati menyampaikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka indikator terukur yang dapat dinilai adalah penurunan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo. Apakah dalam 1 tahun kepemimpinannya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo sudah terjadi penurunan? Demikian pula dengan indikator lainnya apakah sudah terjadi penurunan angka pengangguran ? dan seterusnya. Demikian pula dengan ke 2 Kabupaten lainnya, Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango.

Dari uraian di atas, masyarakat di Provinsi Gorontalo sudah memiliki pengalaman dalam hal kampanye pemilihan Kepala Daerah secara langsung khususnya di ke 4 Kabupaten; yang belum berpengalaman adalah masyarakat di Kota Gorontalo. Sehingga dengan demikian sebagian besar masyarakat sudah sangat cerdas didalam menjatuhkan pilihan pada calon Gubernur yang dianggapnya mendekati aspirasi yang dinginkannya. Dalam kampanye nanti diharapkan calon Gubernur akan menyampaikan visi, misi dan programnya dengan indikator yang terukur sehingga masyarakat dapat mengontrol dan menilai keberhasilannya apabila calon Gubernur tersebut terpilih nantinya.

Terdapat antara lain ada 6 hal aktual di Provinsi Gorontalo yang menurut penulis memerlukan penyusunan program yang komprehensif dari para calon Gubernur untuk dituntaskan dalam 5 tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Menurut data BPS (2005), jumlah masyarakat Gorontalo yang miskin sebanyak 29,68 % dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo atau sejumlah 282.272 orang. Masyarakat miskin inilah yang perlu penanganan yang komprehensif dengan program dan kegiatan yang langsung dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan yang dideritanya. Program pusat yang selama ini dilaksanakan seperti; PKPS-BBM, BLT, P2KP, PDM-DKE nampaknya tidak berpengaruh nyata pada penurunan jumlah orang miskin di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga harus didukung pemerintah Kabupaten/ Kota perlu melakukan terobosan dengan program dan kegiatan yang langsung berdampak pada penurunan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. Dengan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang nyata dilapangan diharapkan dalam 5 tahun kedepan penduduk miskin di Provinsi Gorontalo akan sama dengan jumlah penduduk miskin secara nasional yang hanya sebesar 16,66 % dari jumlah penduduk Indonesia. Atau lebih rendah dari Provinsi Sulut yang jumlah penduduk miskinnya hanya sebanyak 24 % (Boroma, Suhendro, GP, 31 Agustus 2006).

2. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan PT

APM jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi sangat rendah, data tahun 2006 menunjukan APM SLTP hanya sebesar 55, 42 % ini berarti terdapat sebanyak 44,58 % anak berusia SLTP di Provinsi Gorontalo yang tidak melanjutkan pendidikannya ke SLTP. Sedangkan untuk SLTA data menunjukan APM nya hanya sebesar 36,46 % ini artinya anak berusia SLTA sebanyak 63,54 % tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan SLTA. Selanjutnya APM untuk Perguruan Tinggi penulis tidak punya datanya ada kemungkinan di bawah 10 %, kalau data ini benar berarti terdapat sebanyak 90 % anak berusia mahasiswa di Provinsi Gorontalo yang tidak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Data ini menggambarkan kualitas SDM Provinsi Gorontalo saat ini dan yang akan datang, SDM yang diharapkan dan menentukan kemajuan Pembangunan Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang. Oleh karena itu untuk 5 tahun kedepan angka APM ini harus diupayakan untuk ditingkatkan. Pembangunan sekolah SLTP dan SLTA harus diperbanyak dan didekatkan dengan pemukiman siswa.

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Data menunjukan pada tahun 2005, angka kematian ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo sebesar 307 / 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi dari target angka nasional sebesar 150 / 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan program kesehatan dengan sasaran ibu yang hamil dengan pemberian obat-obatan, pemberian makanan yang bergizi, tenaga paramedis terjun langsung ke desa-desa memantau kesehatan ibu-ibu yang hamil, peningkatan peralatan medis, peningkatan SDM kesehatan dan seterusnya. Sejatinya program yang dibuat harus langsung pada sasaran di lapangan dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, jangan hanya pasif menunggu dibelakang meja.

4. Anggaran Pembangunan

Program yang sudah dibuat dengan bagus, bukan program pusat yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan programnya yang itu-itu jo serta tidak efektif.yang dirancamg dan dihayalkan oleh penyusun program dibelakang meja di Jakarta tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya di daerah. Program yang sesuai dengan kedaan lapangan tersebut disusun dalam suatu proposal untuk mendapatkan anggaran. Bagaimanapun bagusnya suatu program apabila tidak didukung oleh anggaran yang memadai sama saja dengan akal komeng. Sumber anggaran dari pemerintah pusat ada 4 yaitu yang pertama dari DAU. Anggaran ini tidak perlu dilakukan loby, karena ini dihitung berdasarkan rumus yang sudah jelas. Kalau ingin meningkatkan DAU maka antara lain indikator indeks pembangunan manusia dan PDRB perkapita yang harus diupayakan naik. Sumber anggaran yang kedua, ketiga dan keempat adalah berturut-turut adalah dari dana alokasi khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Besar kecilnya ketiga sumber anggaran ini diterima pemerintah daerah tergantung bagusnya program yang dibuat daerah dan loby untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa program tersebut sangat layak untuk dilaksanakan dan akan menjadi percontohan nasional. Saat ini anggaran dari ke 4 sumber anggaran pemerintah pusat tersebut di Provinsi Gorontalo yang tercatat adalah sebesar 2,83 Trilyun. Dalam 5 tahun yang akan datang anggaran ini perlu diupayakan peningkatannya setiap tahun.

5. Pemadaman Listrik yang bergilir

Anggaran APBN untuk subsidi listrik ini setiap tahun ditingkatkan, tetapi mengapa di Provinsi Gorontalo ada pemadaman bergilir ? Listrik ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Bahkan sangat berpengaruh nyata terhadap masuknya investor ke Provinsi Gorontalo. Dengan masuknya investor maka akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga akan terjadi multiplier efek terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Dengan pemadaman listrik secara bergilir berarti kapasitas listrik saat ini tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan kapasitas listrik. Kalau listrik menggunakan bahan dasar BBM dan Solar terlalu mahal dan tidak dimampui PLN sudah selayaknya PLN menggunakan pembangkit nuklir yang sudah banyak digunakan diberbagai negara dimana biayanya lebih murah. Dengan listrik berbahan dasar nuklir ini Provinsi Gorontalo kembali akan menjadi percontohan dan pelopor penggunaan nuklir di Indonesia sebagaimana yang pernah direkomendasikan mantan Presiden B. J. Habibie untuk memecahkan permasalahan listrik di Indonesia.

6. Pembangunan Kantor SKPD

Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) menjadi pelaksana dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah daerah. Bagaimana mungkin kinerja SKPD akan maksimal kalau kantornya masih mengontrak rumah-rumah penduduk. Para pegawai yang bekerja didalamnya kepanasan karena ketiadaan AC dan tidak ada yang mau peduli. Tamu dari Departemen Pusat yang diharapkan dapat mengucurkan anggaran yang besar menjadi ragu-ragu apakah SKPD yang tidak memiliki kantor sendiri ini mampu melaksanakan program dengan anggaran yang besar ? Lihatlah apa yang dicontohkan instansi vertikal di daerah mereka membangun kantor sendiri dulu untuk memanjakan masyarakat dan tamu yang minta untuk dilayani yang berkunjung ke kantornya. Anggaran perjalanan dinas yang hanya dinikmati pribadi tertentu sudah selayaknya dialihkan untuk bangun kantor yang akan dinikmati oleh semua orang.

Demikianlah antara lainnya ada 6 hal aktual yang menurut penulis menjadi pekerjaan rumah (PR) Gubernur Gorontalo masa bhakti 2006 – 2011 yang didasarkan pada data dengan indikator yang terukur yang dapat dijadikan saringan, bahan pertimbangan pemilih untuk menilai materi kampanye yang akan disampaikan calon Gubernur kepada para pemilih. Pilihlah Gubernur yang menyampaikan programnya berdasarkan data dengan indikator yang terukur yang akan diupayakannya peningkatannya dalam 5 tahun yang akan datang. Misalnya berapa persen penurunan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo akan dicapainya dalam 5 tahun yang akan datang, berapa persen APM jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan perguruan Tinggi (PT) akan dinaikannya dalam 5 tahun yang akan datang, berapa banyak jumlah ibu-ibu yang melahirkan akan dicegahnya dari kematian dan seterusnya. Kalau berkampanye harus didasarkan pada data dan dengan indikator yang terukur. Contohnya, lihat saja data kekayaan yang sudah disampaikan ke KPU, data kekayaannya terukur khan ? Setelah selesai menjabat data kekayaannya dilaporkan kembali untuk dinilai apakah kenaikannya wajar atau tidak. Jangan sampai hanya kekayaan yang naik, tetapi jumlah masyarakat miskin tidak turun-turun, APM tidak naik-naik, Ibu-ibu yang melahirkan banyak yang meninggal. Atiolo bo hali lo puasa mola pak Haji, dila hepo ngakali to tawu wau Eya. Elayi mola wanu mate diyaa udelolo.

Awasi Banjir

AWASI BANJIR *

Oleh : Yosef P. Koton

Pagi hari Senin, 26 Juni 2006 pukul 06.11 Wita, kebetulan saya berada di luar daerah dikagetkan bunyi SMS, lebih terperanjat lagi saya membaca isinya sebagai berikut : “ Pak, ada banjir sedalam 3 Meter di tempat kontrakan saya di kampung Bugis, saya tinggal pakaian di badan, semua barang-barang tidak dapat diselamatkan”

Mengapa banjir ini terjadi ? pertanyaan ini selalu muncul saat musibah ini terjadi. Berbagai jawaban cerdas muncul saat itu. Salah satunya adalah hutan dibagian hulu dan daerah aliran sungai (DAS) semakin gundul. Jawaban cerdas ini berlalu dengan semakin surutnya air banjir serta bekas dan tanda-tanda adanya banjir mulai menghilang. Ada tindakan sedikit yang menghibur dilakukan untuk penanggulangan banjir tetapi itu tidak terlalu signifikan mengatasi banjir yang datang pada siklus waktu tertentu akibat tingginya curah hujan.

Puluhan Milyar bahkan ratusan milyar anggaran penghijauan yang merupakan input dari kegiatan penghijauan, tetapi lihatlah apa yang terjadi di lapangan. Ada berapa puluhkah tanaman penghijauan yang tumbuh (outcome) dari output terlaksananya penanaman tanaman penghijauan ? Outcome atau kinerja dari yang menangani sektor kehutanan adalah tumbuhnya tanaman penghijauan yang ditanam dan lestarinya hutan. Perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap kinerja dari yang menangani sektor kehutanan yaitu tumbuhnya tanaman penghijauan yang ditanam sejak Provinsi Gorontalo berdiri dari tahun 2001 sampai dengan tahun sekarang ini (2006). Dari hasil evaluasi akan memberikan masukan yang sangat berharga, apakah program dalam pelaksanaan penghijauan ini akan diteruskan atau diganti dan selanjutnya diadakan perbaikan sehingga mengurangi matinya tanaman penghijauan yang ditanam.

Bukan hanya instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap penggundulan hutan, pihak masyarakat pun harus disadarkan tentang bahaya penebangan pohon di daerah bagian hulu dan DAS. Pemakaian mesin penebang pohon oleh masyarakat perorangan perlu ditertibkan. Disinyalir mesin ini dapat menebang kurang lebih 20 Pohon perhari. Hitung saja apabila mesin ini dimiliki oleh 100 Orang, maka 2000 pohon tanaman yang ditebang setiap hari di Provinsi Gorontalo, perbulan 60.000 pohon yang ditebang dan setahun 21.900.000 pohon yang ditebang. Dengan banyaknya pohon yang ditebang ini bagaimana mungkin hutan dibagian hulu dan DAS tidak menjadi gundul ?

Penebangan pohon dengan mesin yang menjadi-jadi dan pengolahan tanah dengan melakukan pembakaran oleh masyarakat diperparah oleh lemahnya pengawasan aparat penjaga hutan yang memang tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi penebangan dan pembakaran hutan. Disinyalir petugas hanya bertugas dipinggir hutan dan bahkan ada yang hanya bertugas didalam kantor. Lebih menyedihkan lagi jumlah aparat penjaga hutan ini sedikit tetapi sebagian aparat penjaga hutan ini sudah beralih status menjadi pegawai Pemda. Kedepan untuk mengatasi penggundulan hutan dibagian hulu; di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, DAS Bone, DAS Bolango, DAS Paguyaman dan DAS yang ada di Pohuwato perlu dilakukan upaya pembenahan kembali dan penguatan aparat penjaga hutan, sehingga hutan di Provinsi Gorontalo akan terhindar dari penebangan, pencurian dan pembakaran yang tidak bertanggungjawab.

Hak pengelolaan Hutan (HPH) oleh Swasta di Provinsi Gorontalo sudah saatnya tidak diberikan lagi ijin untuk beroperasi. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo akan kayu sudah selayaknya yang melakukannya adalah Pemda dalam hal ini dilakukan oleh BUMD dengan koordinasi dan pengawasan yang ketat dari Dinas Kehutanan. Dengan demikian pohon yang ditebang adalah dipilih sudah berdiameter tertentu dengan jarak tertentu dan sekaligus dengan mengadakan penanaman kembali. Apabila ini dilakukan maka hutan di Provinsi Gorontalo akan lestari dan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Gorontalo serta menjauhnya bencana banjir dari bumi duluo limo lo pahalaa.

Hutan kota seyogyanya salah satu arealnya adalah sepanjang bantaran DAS Bone dan DAS Bolango serta DAS-DAS lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Jaraknya kurang lebih 20 Meter di kiri dan 20 Meter di kanan sepanjang DAS. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri PU yang melarang pembangunan fisik dekat bantaran DAS. Peraturan Pemerintah ini harus ditegakkan mulai dari sekarang. Kalau Peraturan Menteri ini dirasakan belum cukup kuat melarang penduduk membangun dekat bantaran sungai maka perlu dibuatkan Perdanya. Bagi penduduk yang sudah terlanjur menempati bantaran DAS dicarikan solusinya agar penduduk tersebut dapat dipindahkan ketempat yang lain. Sedangkan yang baru berencana membangun dibantaran DAS sudah sepatutnya segera dilakukan pelarangan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah secara dini kerugian yang akan diderita penduduk akibat meluapnya air sungai.

Pemecahan masalah banjir ini salah satu kata kuncinya adalah penghijauan kembali pada daerah hulu dan sepanjang DAS. Penghijauan yang selama ini dilakukan perlu ditata ulang kembali dengan melibatkan berbagai stakeholder yang benar-benar peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo dengan tidak ada kecenderungan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan-kegiatan penghijauan yang dilakukan.

Penanganan banjir ini perlu dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, terukur dan berkesinambungan dengan membutuhkan ketelitian dan keseriusan dari berbagai stakeholders dalam penggarapannya. Ditargetkan misalnya dalam waktu 10 tahun masalah banjir di Provinsi Gorontalo ini sudah teratasi. Pada tahun pertama sudah diperincikan kegiatan apa yang akan dilakukan beserta output dan outcomenya. Demikian pula dengan tahun ke-2, tahun ke-3 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-10.

Tahun 2006 ini adalah moment yang paling tepat, karena barusan terjadi bencana banjir untuk mulai mencanangkan penanganan pencegahan banjir secara holistik, simultan, terukur dan tuntas. Kalau tidak mulai dari sekarang maka tunggulah 4 tahun atau 5 tahun kedepan banjir akan kembali datang menghancurkan lagi berbagai fasilitas yang dibangun dengan bersusah payah dengan anggaran ratusan milyar. Dan yang lebih menyedihkan lagi menghanyutkan perlengkapan dan perkakas rumah tangga serta pakaian teman saya, pegawai rendahan dimana untuk membeli perlengkapan dan perkakas rumah tangga serta pakaian tersebut bertahun-tahun dia menyisihkan gajinya setiap bulan sedikit demi sedikit kemudian hanyut ditelan banjir hanya dalam waktu yang singkat sehari, 2 hari.

Haruskah kita menyerah pada nasib dan dengan legowo menerima datangnya bencana banjir dalam siklus waktu tertentu di bumi Agropolitan ? Tanpa adanya kehendak berusaha dengan tuntas mengatasinya ? Padahal Tuhan sudah berfirman tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya. Atiolo, awasi banjir ju.....