PR Gubernur 2006-2011

6 HAL AKTUAL MENJADI PR GUBERNUR GORONTALO 2006 - 2011

Oleh : Ir. Yosef P. Koton,M.Si

Pada minggu kedua bulan Nopember 2006 ini, masyarakat di Provinsi Gorontalo kembali akan mendengarkan kampanye berupa penyampaian visi dan misi calon Gubernur Gorontalo masa jabatan 5 tahun kedepan 2006 – 2011. Sebagai bahan perenungan sejenak, masih ingatkah masyararakat bahwa pada tahun yang lalu 2005 kampanye yang sama pernah disampaikan oleh ke 3 Bupati; Gorontalo, Pohuwato dan Bone Bolango berupa visi dan misinya untuk memajukan daerahnya apabila terpilih kelak ? Apakah setelah 1 tahun kepemimpinannya ke 3 Bupati tersebut masih konsisten dengan apa yang disampaikannya pada masa kampanye 1 tahun yang lalu tersebut ? Apakah hal-hal yang sudah dikampanyekan para Bupati tersebut sudah dimasukan dalam RPJMD di ketiga Kabupaten tersebut, sehingga dengan transparan masyarakat dapat menilainya ?

Khusus untuk Bupati Gorontalo penulis masih ingat dalam kampanyenya menyampaikan dengan indikator yang dapat diukur akan menaikan harga jagung yang pada tahun 2005 harganya Rp 800,- / Kg menjadi Rp 1200,- / Kg. Dan hanya dalam 1 tahun kepemimpinannya Bupati Gorontalo berhasil merealisasikan apa yang sudah dikampanyekan 1 tahun yang lalu tersebut karena saat ini tahun 2006 harga jagung sudah mencapai Rp 1200,- / Kg, malahan ada yang sudah menginformasikan saat ini harga jagung sudah mencapai Rp 1700,- /Kg. Harga jagung ini agar terus dipertahankan untuk 4 tahun kedepan dan kalau memungkinkan harganya ditingkatkan lagi sehingga akan berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan petani jagung Untuk indikator terukur lainnya yang menjadi bahan kampanye Bupati Gorontalo penulis tidak mempunyai datanya sehingga tidak bisa menilainya. Kalau seandainya pada saat kampanye Bupati menyampaikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka indikator terukur yang dapat dinilai adalah penurunan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo. Apakah dalam 1 tahun kepemimpinannya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo sudah terjadi penurunan? Demikian pula dengan indikator lainnya apakah sudah terjadi penurunan angka pengangguran ? dan seterusnya. Demikian pula dengan ke 2 Kabupaten lainnya, Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango.

Dari uraian di atas, masyarakat di Provinsi Gorontalo sudah memiliki pengalaman dalam hal kampanye pemilihan Kepala Daerah secara langsung khususnya di ke 4 Kabupaten; yang belum berpengalaman adalah masyarakat di Kota Gorontalo. Sehingga dengan demikian sebagian besar masyarakat sudah sangat cerdas didalam menjatuhkan pilihan pada calon Gubernur yang dianggapnya mendekati aspirasi yang dinginkannya. Dalam kampanye nanti diharapkan calon Gubernur akan menyampaikan visi, misi dan programnya dengan indikator yang terukur sehingga masyarakat dapat mengontrol dan menilai keberhasilannya apabila calon Gubernur tersebut terpilih nantinya.

Terdapat antara lain ada 6 hal aktual di Provinsi Gorontalo yang menurut penulis memerlukan penyusunan program yang komprehensif dari para calon Gubernur untuk dituntaskan dalam 5 tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Menurut data BPS (2005), jumlah masyarakat Gorontalo yang miskin sebanyak 29,68 % dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo atau sejumlah 282.272 orang. Masyarakat miskin inilah yang perlu penanganan yang komprehensif dengan program dan kegiatan yang langsung dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan yang dideritanya. Program pusat yang selama ini dilaksanakan seperti; PKPS-BBM, BLT, P2KP, PDM-DKE nampaknya tidak berpengaruh nyata pada penurunan jumlah orang miskin di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga harus didukung pemerintah Kabupaten/ Kota perlu melakukan terobosan dengan program dan kegiatan yang langsung berdampak pada penurunan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. Dengan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang nyata dilapangan diharapkan dalam 5 tahun kedepan penduduk miskin di Provinsi Gorontalo akan sama dengan jumlah penduduk miskin secara nasional yang hanya sebesar 16,66 % dari jumlah penduduk Indonesia. Atau lebih rendah dari Provinsi Sulut yang jumlah penduduk miskinnya hanya sebanyak 24 % (Boroma, Suhendro, GP, 31 Agustus 2006).

2. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan PT

APM jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi sangat rendah, data tahun 2006 menunjukan APM SLTP hanya sebesar 55, 42 % ini berarti terdapat sebanyak 44,58 % anak berusia SLTP di Provinsi Gorontalo yang tidak melanjutkan pendidikannya ke SLTP. Sedangkan untuk SLTA data menunjukan APM nya hanya sebesar 36,46 % ini artinya anak berusia SLTA sebanyak 63,54 % tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan SLTA. Selanjutnya APM untuk Perguruan Tinggi penulis tidak punya datanya ada kemungkinan di bawah 10 %, kalau data ini benar berarti terdapat sebanyak 90 % anak berusia mahasiswa di Provinsi Gorontalo yang tidak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Data ini menggambarkan kualitas SDM Provinsi Gorontalo saat ini dan yang akan datang, SDM yang diharapkan dan menentukan kemajuan Pembangunan Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang. Oleh karena itu untuk 5 tahun kedepan angka APM ini harus diupayakan untuk ditingkatkan. Pembangunan sekolah SLTP dan SLTA harus diperbanyak dan didekatkan dengan pemukiman siswa.

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Data menunjukan pada tahun 2005, angka kematian ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo sebesar 307 / 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi dari target angka nasional sebesar 150 / 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan program kesehatan dengan sasaran ibu yang hamil dengan pemberian obat-obatan, pemberian makanan yang bergizi, tenaga paramedis terjun langsung ke desa-desa memantau kesehatan ibu-ibu yang hamil, peningkatan peralatan medis, peningkatan SDM kesehatan dan seterusnya. Sejatinya program yang dibuat harus langsung pada sasaran di lapangan dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, jangan hanya pasif menunggu dibelakang meja.

4. Anggaran Pembangunan

Program yang sudah dibuat dengan bagus, bukan program pusat yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan programnya yang itu-itu jo serta tidak efektif.yang dirancamg dan dihayalkan oleh penyusun program dibelakang meja di Jakarta tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya di daerah. Program yang sesuai dengan kedaan lapangan tersebut disusun dalam suatu proposal untuk mendapatkan anggaran. Bagaimanapun bagusnya suatu program apabila tidak didukung oleh anggaran yang memadai sama saja dengan akal komeng. Sumber anggaran dari pemerintah pusat ada 4 yaitu yang pertama dari DAU. Anggaran ini tidak perlu dilakukan loby, karena ini dihitung berdasarkan rumus yang sudah jelas. Kalau ingin meningkatkan DAU maka antara lain indikator indeks pembangunan manusia dan PDRB perkapita yang harus diupayakan naik. Sumber anggaran yang kedua, ketiga dan keempat adalah berturut-turut adalah dari dana alokasi khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Besar kecilnya ketiga sumber anggaran ini diterima pemerintah daerah tergantung bagusnya program yang dibuat daerah dan loby untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa program tersebut sangat layak untuk dilaksanakan dan akan menjadi percontohan nasional. Saat ini anggaran dari ke 4 sumber anggaran pemerintah pusat tersebut di Provinsi Gorontalo yang tercatat adalah sebesar 2,83 Trilyun. Dalam 5 tahun yang akan datang anggaran ini perlu diupayakan peningkatannya setiap tahun.

5. Pemadaman Listrik yang bergilir

Anggaran APBN untuk subsidi listrik ini setiap tahun ditingkatkan, tetapi mengapa di Provinsi Gorontalo ada pemadaman bergilir ? Listrik ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Bahkan sangat berpengaruh nyata terhadap masuknya investor ke Provinsi Gorontalo. Dengan masuknya investor maka akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga akan terjadi multiplier efek terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Dengan pemadaman listrik secara bergilir berarti kapasitas listrik saat ini tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan kapasitas listrik. Kalau listrik menggunakan bahan dasar BBM dan Solar terlalu mahal dan tidak dimampui PLN sudah selayaknya PLN menggunakan pembangkit nuklir yang sudah banyak digunakan diberbagai negara dimana biayanya lebih murah. Dengan listrik berbahan dasar nuklir ini Provinsi Gorontalo kembali akan menjadi percontohan dan pelopor penggunaan nuklir di Indonesia sebagaimana yang pernah direkomendasikan mantan Presiden B. J. Habibie untuk memecahkan permasalahan listrik di Indonesia.

6. Pembangunan Kantor SKPD

Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) menjadi pelaksana dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah daerah. Bagaimana mungkin kinerja SKPD akan maksimal kalau kantornya masih mengontrak rumah-rumah penduduk. Para pegawai yang bekerja didalamnya kepanasan karena ketiadaan AC dan tidak ada yang mau peduli. Tamu dari Departemen Pusat yang diharapkan dapat mengucurkan anggaran yang besar menjadi ragu-ragu apakah SKPD yang tidak memiliki kantor sendiri ini mampu melaksanakan program dengan anggaran yang besar ? Lihatlah apa yang dicontohkan instansi vertikal di daerah mereka membangun kantor sendiri dulu untuk memanjakan masyarakat dan tamu yang minta untuk dilayani yang berkunjung ke kantornya. Anggaran perjalanan dinas yang hanya dinikmati pribadi tertentu sudah selayaknya dialihkan untuk bangun kantor yang akan dinikmati oleh semua orang.

Demikianlah antara lainnya ada 6 hal aktual yang menurut penulis menjadi pekerjaan rumah (PR) Gubernur Gorontalo masa bhakti 2006 – 2011 yang didasarkan pada data dengan indikator yang terukur yang dapat dijadikan saringan, bahan pertimbangan pemilih untuk menilai materi kampanye yang akan disampaikan calon Gubernur kepada para pemilih. Pilihlah Gubernur yang menyampaikan programnya berdasarkan data dengan indikator yang terukur yang akan diupayakannya peningkatannya dalam 5 tahun yang akan datang. Misalnya berapa persen penurunan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo akan dicapainya dalam 5 tahun yang akan datang, berapa persen APM jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan perguruan Tinggi (PT) akan dinaikannya dalam 5 tahun yang akan datang, berapa banyak jumlah ibu-ibu yang melahirkan akan dicegahnya dari kematian dan seterusnya. Kalau berkampanye harus didasarkan pada data dan dengan indikator yang terukur. Contohnya, lihat saja data kekayaan yang sudah disampaikan ke KPU, data kekayaannya terukur khan ? Setelah selesai menjabat data kekayaannya dilaporkan kembali untuk dinilai apakah kenaikannya wajar atau tidak. Jangan sampai hanya kekayaan yang naik, tetapi jumlah masyarakat miskin tidak turun-turun, APM tidak naik-naik, Ibu-ibu yang melahirkan banyak yang meninggal. Atiolo bo hali lo puasa mola pak Haji, dila hepo ngakali to tawu wau Eya. Elayi mola wanu mate diyaa udelolo.